KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Gresik Secara resmi melantik sebanyak 1.068 PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang telah dinyatakan Lulus Tes, Pelantikan PPS (Panitia Pemungutan Suara)  ini berlangsung di Gedung WEP (Wahana Ekspresi Poesponegoro) Gresik, Pada hari ini, Selasa (24/1/2023).

Sebanya 1.068 PPS (Panitia Pemungutan Suara) dihiasi dengan wajah lama dan wajah baru serta keterwakilan perempuan, 713 Laki- laki dan 355 Perempuan artinya ada keterwakilan sebanyak 33% Perempuan, PKPU mengatur bahwa harus ada keterwakilan Perempuan sebanya 30% keterwakilan perempuan.

Akhmad Roni Ketua KPU Gresik menyampaikan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dibutuhkan para penyelenggara yang berkualitas, dapat bekerja secara profesional dan mampu menjaga integritas dan netralitas serta Independen, Karena PPS (Panitia Pemungutan Suara) merupakan Kunci suksesnya penyelenggaraan Pemilu, PPS adalah Ujung tombak Pemilu.

Baca Juga:  Giliran Pantarlih dilantik Hari ini, Serentak di Setiap Desa

Lebih lanjut, Roni mengatakan bahwa PPS harus mempu serta memahami tekhnologi setidaknya tau dan mampu mengoperasikan beberapa aplikasi yang dimiliki KPU untuk Pemilu 2024 mendatang diantaranya terdapat Sidapil, Sidalih, dan Sipol.

Disisi lain, Komisioner KPU Gresik Kholyatul Mudznibah, Divisi Hukum dan Sengketa menegaskan bahwa dalam melaksanakan perekutan PPS (Panitia Pemungutan Suara), KPU Gresik sudah sesuai dengan PKPU diantaranya juga terkait pemenuhan 30% keterwakilan perempuan, Jumlah PPS (Panitia Pemungutan Suara) di Gresik sudah lebih dari 30%.

lebih lanjut, Kholyah menjelaskan bahwa seluruh PPS (Panitia Pemungutan Suara) harus memahami Kode Etik Pemilu, Jangan sampai PPS (Panitia Pemungutan Suara) tidak faham Kode Etik Pemilu. Begitu Ucapnya.

Sementara itu, Nurul Amaliyah Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur  Data dan Informasi, Nurul Amaliyah berpesan agar para anggota PPS, berpegang teguh pada pakta integritas yang ditandatangani. Karena hal ini merupakan janji terhadap diri sendiri, agar tidak melakukan praktek KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) dalam melaksanakan tugas.

Baca Juga:  Gelar Halaqoh Ulama dan Umara, MUI Gresik Mengusung Tema Perdamaian

Lebih lanjut, Nurul mengatakan agar  pakta integritasnya dilaminating kemudian ditempel di tembok untuk menjadi pengingat,” begitu Pungkasnya. (SNAT)